1. Bahlil Lahadalia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Ronald Gunawan - Direktur Utama Medco E&P
3. Arifin Tasrif - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Pemerintah akan aktif menjemput bola kepada KKKS untuk meningkatkan pengeboran sumur migas di Tanah Air. Selain itu, dijanjikan juga insentif terhadap ak tv it as kerja tersebut.

SEBANYAK 41 kesepakatan komersial ditandatangani bertepatan dengan hari terakhir konvensi 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (1/12). Potensi penerimaan untuk penjualan gas bumi dan elpiji tersebut mencapai US$3,62 miliar atau sekitar Rp52,5 triliun, dengan penerimaan bagian negara sebesar USS1.14 miliar.

Kesepakatan tersebut meliputi 12 perjanjian jual-beli dengan total komitmen pasokan sebesar 189 miliar british thermal unit per hari (bbtud) dan 620 ribu metrik ton elpiji per tahun, 1 heads of agreement (HoA), 2 memorandum of understanding (MoU), dan 26 perjanjian sebagai implementasi penyesuaian harga gas bumi. Rentang durasi kontrak dari 2 tahun hingga 14 tahun.

“Konvensi bertaraf internasional ini memberikan sinyal kepada masyarakat global bahwa industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi investasi yang menarik dalam era new normal,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam pembukaan acara IOG 2021, Senin (29/11).

Menurut Dwi, diperlukan investasi yang signifikan dan partisipasi aktif dari para pemain domestik dan internasional dalam meningkatkan iklim investasi untuk peningkatan cadangan dan produksi migas dalam negeri.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mengejar target investasi hulu minyak dan gas mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp229,5 triliun ke depannya.

“Saya sudah bicara dengan ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kemudian Pak Arifin Tasrif (Menteri ESDM), kita targetkan ke depan investasi di hulu migas dari US$15 miliar menjadi US$16 miliar. Ini yang sekarang lagi kita dorong,” ujarnya di Nusa Dua, Bali. Senin (29/11).

Pada akhir tahun ini ditargetkan investasi hulu minyak dan gas bisa mencapai US$11 miliar atau sekitar Rpl57 triliun. Pemerintah pun akan aktif menjemput bola kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan pengeboran sumur migas di Tanah Air. Selain itu, dijanjikan juga insentif terhadap aktvitas kerja tersebut.

“Di beberapa negara yang kami ikuti, memang mereka proaktif mendesain agar kebijakan dan insentif negara betul-betul bisa mendorong untuk bisa memicu KKKS melakukan pengeboran. Formulasi ini sekarang sedang kita bangun, termasuk di dalamnya insentif,” terangnya.

Pasalnya, dia mengakui pada setahun terakhir ini investasi hulu migas tidak termasuk kategori investasi yang diprioritaskan. Pihaknya akan mendorong investasi ini menjadi salah satu prioritas dalam mendatangkan pundi-pundi pendapatan.

“Di 2022, hulu migas akan masuk di dalam bagian dari investasi yang akan dilayani Kementerian Investasi. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri ESDM dan juga SKK Migas untuk kita melakukan formulasi agar proses perizinan terjadi satu pintu, baik hulu maupun hilir,” pungkasnya.

Butuh insentif

Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan yang hadir dalam IOG 2021 menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Dia berharap memperoleh dukungan dari pemerintah dalam menjalankan aktivitas eksplorasi. Salah satu yang disinggung ialah kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).

“Untuk menguatkan iklim investasi migas yang baik di Indonesia pastinya tidak terlepas dari kemudahan berusaha. Saya melihat ada kemajuan yang sangat baik dalam dua tahun terakhir ini dengan one door policy,” ungkapnya saat di Bali.

Ronald kemudian mengatakan insentif fiskal untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dianggap diperlukan untuk memacu kinerja KKKS dalam meningkatkan produksi migas.

Dia mencontohkan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang menerima paket insentif hulu migas. Diketahui PHM menerima pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) tubuh bumi, lalu insentif pemanfaatan barang milik negara (BMN) hulu migas.

“Kami juga mendapat insentif untuk mengembangkan di salah satu lapangan offshore (lepas pantai) di Natuna. Jadi ini sangat bagus,” ucapnya.

Senada, perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, juga menyoroti soal tawaran insentif apa saja yang akan diberikan pemerintah Indonesia untuk menjawab kebutuhan para investor atau KKKS, utamanya soal kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC).

“Saya pikir penting untuk mempertimbangkan berbagai insentif karena tidak semua dari kita memiliki kebutuhan yang sama. Jadi sangat penting bagi pemerintah untuk diversifikasi keragaman untuk menawarkan insentif. Para investor akan mencari tahu insentif apa yang tepat diterapkan pada proyek mereka sendiri untuk dibuat,” jelas Managing Director Eni Indonesia, Diego Portoghese.

Diego menyebut Eni terlibat dalam pembangunan fasilitas produksi kilang liquefied natural gas (LNG) Bontang, Kalimantan Timur, yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

“Kami adalah produsen utama di sana dan jelas bagi kami sangat penting untuk memiliki perizinan usaha yang sederhana. Kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan cara mempercepat proses produksi yang diperlukahingga bagaimana menjamin keberlanjutan energi ke depannya,”

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Petronas Carigali Indonesia Yuzaini bin Md Yusof menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara investor dan pemangku kepentingan dalam memacu produksi migas.

Di satu sisi, perusahaan asal Malaysia itu pun mendukung komitmen pemerintah dalam mengejar target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) di 2030.

“Menurut saya, target ini bisa dicapai dengan kolaborasi dan juga sepanjang perjalanan usaha yang baik dari kegiatan eksplorasi ke produksi migas,” ujarnya.

Selain itu, Petronas mengaku akan mematuhi aturan main yang ada di Indonesia dalam melakukan pengeboran minyak. Pada Februari 2021 lalu, misalnya, Petronas Carigali North Madura II Ltd di Wilayah Kerja (WK) North Madura II diketahui berhasil menemukan cadangan minyak. Kedalaman keseluruhan sumur Hidayah-1 saat pengeboran itu disebut berada pada kedalaman 2.739 meter.

“Kami harus mendalami pedoman sehingga hal ini akan mencegah kesalahpahaman dan juga penerapan yang salah oleh investor. Saya percaya kita dapat mencapai kesuksesan besar dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat bersama di industri ini untuk menyelesaikan proyek masa depan,” tuturnya.

Pilar ekonomi

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, meski Indonesia menyongsong transisi energi ke energi terbarukan, industri hulu migas tidak akan serta-merta ditinggalkan.

Industri ini dianggap menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia dengan memberikan multiplier effect atau efek pengganda yang ditimbulkan oleh kegiatan ini ke sektor-sektor pendukung.

“Kita melihat, penggunaan kapasitas nasional di sektor hulu migas cukup besar, baik dari sisi persentase maupun nilainya. Sebagai contoh, pada 2020 penggunaan kapasitas nasional sebesar 57% dengan nilai pengadaan sekitar US$2,54 miliar,” kata dia.

Berdasarkan hasil studi Universitas Indonesia atas dampak kegiatan usaha hulu migas pada 2003-2017, multiplier effect industri hulu migas disebut terus meningkat. Industri yang pada mulanya didesain untuk menghasilkan manfaat berupa penerimaan negara secara maksimal, kemudian dikembangkan menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan penunjangnya, seperti perbankan dan perhotelan.

“Dalam perhitungan umum, setiap investasi sebesar USS1 menghasilkan dampak senilai US$1,6 yang dapat dinikmati oleh industri penunjangnya,” ucap Arifin. (E-3)