1. Nicke Widyawati - Direktur Utama Pertamina
2. Fajriyah Usman - Vice President Corporate Communication Pertamina

Sejalan dengan kebijakan yang menargetkan pada 2030 penurunan emisi sebesar 29% dengan kemitraan global, pemerintah berambisi mengurangi emisi sebanyak 314 juta ton setara CO2 (tCO2e) pada 2030.

Despian Nurhidayat despian@mediaindonesio.com

PT Pertamina (persero) mengukuhkan tekadnya untuk berkontribusi dalam mendukung langkah pemerintah mewujudkan Net Zero Emission dengan menargetkan pengurangan karbon dioksida (CO2) hingga 81,4 juta ton pada 2060. Target Pertamina itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Forum G20 di Roma bahwa perubahan iklim hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dalam aksi nyata dan tidak saling menyalahkan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia, 3 November 2011, menjelaskan dalam rangka mengatasi perubahan iklim, Presiden Jokowi menyatakan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT) akan terus berlanjut, tetapi tetap harus sejalan dengan prinsip ketahanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan.

“Dari perspektif itu, Pertamina akan terus berusaha mengupayakan adanya keseimbangan antara agenda perubahan iklim dan ketahanan energi di Indonesia, dan juga untuk keberlanjutan perusahaan,” ujar Nicke.

Sejalan dengan kebijakan yang menargetkan pada 2030 penurunan emisi sebesar 29% dengan kemitraan global, pemerintah berambisi mengurangi emisi sebanyak 314 juta ton setara CO2 (tC02e) pada 2030, yang 183 juta ton atau lebih dari 50% di antaranya merupakan target sektor EBT.

Target itu dituangkan dalam peta jalan transisi energi Indonesia yang disebut National Energy Grand Strategy. Road map itu menyebutkan, dengan kondisi bauran energi saat ini yang masih berada pada level sekitar 9%, pada 2050 harus meningkat menjadi 31%.

“Untuk dapat memberikan hasil yang signifikan dalam memitigasi perubahan iklim, dengan pola bisnis seperti saat ini, sektor migas secara global harus mengurangi emisi setidaknya 3,5 gigaton setara karbon dioksida (GtC02e) per tahun pada 2050,” lanjut Nicke.

Bahkan, jika permintaan energi migas masih seperti kondisi normal, sektor migas dapat mengurangi sebagian besar emisinya, dengan biaya lebih rendah dari rata-rata US$50 per ton setara karbon dioksida. Hal itu dapat dilakukan melalui intervensi pada kegiatan yang paling menghemat biaya.

Menurut Nicke, perubahan dan penyesuaian proses bisnis akan membantu perusahaan mengurangi konsumsi energi dan mendukung pengurangan emisi.

Selain itu, Pertamina juga memiliki program dekarbonisasi lewat program Environmental, Social, and Governance (ESG).

Pada 2020, Pertamina telah memberikan kontribusi dalam penurunan emisi sebesar 27,08% jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 26%. Pencapaian penurunan emisi tersebut antara lain diperoleh dari pemanfaatan gas suar di sektor hulu dan pengolahan, baik untuk bahan bakar penggunaan sendiri maupun untuk pasokan gas ke pelanggan.

Pengembangan BBN

Untuk mewujudkan green energy, Pertamina juga tengah melaksanakan eksekusi revamp TDHT pada proyek Standalone Biorefinery fase 1 di Kilang Cilacap. Proyek itu ditargetkan rampung pada 10 Desember 2021 dan lanjut tahap II pada 2023.

Dengan selesainya proyek tersebut, Kilang Cilacap akan mampu memproduksi biodiesel HVO (D100) dengan kapasitas 3.000 barel per hari (kbpd) dari feed refined bleached deodorized palm oil (RBDPO). Berikutnya, Pertamina melalui Standalone Biorefinery Kilang Plaju ditargetkan 2024.

“Keseluruhan proyek pengembangan BBN (bahan bakar nabati) ini merupakan bagian dari upaya Pertamina menghadapi transisi energi yang dampaknya berpotensi mengurangi impor minyak,” ungkap Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman.

Selanjutnya, pengembangan biofuel tersebut akan ditingkatkan pada fase 2 sehingga kelak Kilang Cilacap akan mampu mengolah D100 dengan kapasitas 6 kbpd dari multi-feed, yaitu RBDPO, crude palm oil (CPO) atau minyak jelantah (UCO). Pengembangan fase 2 ditargetkan akan selesai pada 2024.

“Biodiesel yang 100% bersumber dari nabati ini merupakan bukti bahwa Pertamina sungguh-sungguh mendukung program pemerintah untuk memanfaatkan sumber energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM,” lanjutnya.

Energi baru lainnya yang sedang dikembangkan pertamina, yakni green hydrogen dan blue hydrogen yang pilot project-nya akan dimulai di lingkungan operasi.

Untuk green hydrogen, melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pertamina menargetkan dapat memproduksi sekitar 8.600 kg per hari dari seluruh Wilayah Kerja Geothermal Pertamina dengan. Pilot project green hydrogen telah dimulai di WK Ulubelu.

Selain itu, melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina juga sedang menyiapkan proyek pengembangan blue hydrogen dari proses elektrolisa air dengan sumber energi listrik yang tesertifikasi hijau, menggantikan proses produksi hidrogen konvensional yang mengubah gas alam. Pengembangan blue hydrogen akan difokuskan di Kilang Plaju dan Kilang Cilacap.

“Melalui proyek tersebut, Pertamina dapat mengurangi jejak karbon dalam pembuatan hidrogen sehingga dengan adanya blue hydrogen, lini bisnis pengolahan Pertamina juga dapat berkontribusi dalam mereduksi emisi saat operasi karena sumber hidrogen yang digunakan lebih ramah lingkungan,” ujar Fajriyah. (E-2)