Dari Phase Out ke Phase Down
Dari Phase Out ke Phase Down
Media Name :
Bisnis Indonesia
Publish Date :
Friday, 03 December 2021
News Type :
Opinion
Section/Rubrication :
Opini
News Page :
2
News Size :
1,060 mmk
News Placement :
Inside Page
News URL :
-
Journalists :
-
Mindshare :
Ketenagalistrikan
Tonality :
Neutral
Topic :
PLTU Batubara
Ads Value :
116,600,000
PR Value :
349,800,000
Media Score :
-
Media Tier :
-
Resources
  1. Eko Sulistyo - Komisaris PT PLN (Persero)
Judul tulisan ini sekilas seperti permainan semantik yang tidak menimbulkan dampak dan makna apa-apa. Tapi ketika frasa itu merupakan kata-kata dalam perjanjian internasional hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau COP-26 di Glasgow, yang berakhir 12 November lalu, masalahnya bisa lain. Tidak hanya menjadi perhatian internasional, tapi juga menyangkut nasib bumi yang diperkirakan makin panas akibat perubahan iklim.

Selama dua minggu pembicaraan iklim PBB di Glasgow, Skotlandia, perselisihan semantik dalam teks akhir perjanjian mendominasi perdebatan para negosiator iklim. Di bawah Pakta Iklim Glasgow, 197 negara sepakat menjaga pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius dan segera mempercepat aksi iklim. Draf awal perjanjian menyerukan upaya menuju phase out atau penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, serta beralih ke opsi energi lebih bersih.

Pada menit terakhir, kata-kata itu diubah menjadi phase down atau penurunan bertahap atas desakan India yang didukung China dan negara berkembang lainnya.

India menolak penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap, karena setengah kebutuhan listriknya masih berasal dari pembangkit listrik termal berbasis batu bara. Menurut Badan Energi Internasional (IEA, 2021), India adalah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar ketiga di dunia.

Penggunaan bahan bakar fosilnya masih berkembang pesat seiring dengan industrialisasi dan peningkatan standar hidupnya. India masih bergantung pada bahan bakar berbasis karbon, terutama batu bara untuk pembangunannya, dan menjadi penentang penting negosiasi iklim global. Menghentikan secara bertahap tenaga batu bara akan sangat memukul India dan negeri berkembang lainnya. Negara yang dipimpin Narendra Modi ini malah menyarankan untuk menguranginya secara bertahap.

Negara-negara berkembang seharusnya tidak diminta untuk berhenti menggunakan batu bara ketika masih harus meningkatkan ekonomi mereka dan mengangkat warganya keluar dari kemiskinan. India mempertanyakan, apakah penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara akan memengaruhi aksi iklim? Menghapusnya secara bertahap bukanlah segalanya dan akhir dari semua tindakan iklim.

Meski diwarnai kekecewaan, terutama para delegasi negara-nagara maju, para analis internasional menganggap diakomodasinya frasa phase down bukan phase out batu bara dalam kesepakatan KTT Iklim Glasgow, adalah kemenangan besar India dalam diplomasi internasionalnya. India tidak hanya berhasil meyakinkan dunia selama negosiasi tapi telah mengintervensi hasil kesepakatan untuk ‘mengurangi’ daripada ‘menghapus’ penggunaan batu bara.

Di balik kepiawaian diplomasinya ini, India juga berhasil membuka persoalan nasional, kesenjangan energi, dan ketidakadilan penggunaan tenaga batu bara oleh negara-negara maju selama ini. Selama dua abad terakhir, sejak revolusi industri, negara-negara maju telah menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik dan industrialisasi ekonomi mereka.

Mereka telah menemukan pembangkit listrik batu bara mencemari hanya sekarang dan ingin negara-negara miskin berhenti menggunakannya atas nama aksi iklim.

Akan sulit bagi negara-negara miskin untuk berhenti menggunakan batu bara, karena belum memiliki akses yang adil terhadap pilihan energi bersih seperti tenaga angin, matahari atau nuklir.

Negara-negara miskin atau berkembang harus diberi opsi untuk menggunakan batu bara dengan meminimalkannya secara bertahap.

Kecuali mereka diberi dana dan teknologi untuk beralih ke energi bersih oleh negara-negara kaya. Perbaikan struktur energi dan pengurangan rasio konsumsi karbon adalah proses yang membutuhkan penghormatan terhadap keadaan nasional berbagai negara.

Dalam konteks kesenjangan energi, transisi energi harus tetap mempertimbangkan keamanan energi masing-masing negara berkembang. Krisis energi yang melanda Inggris, China, dan juga India belum lama ini harus dijadikan pelajaran bahwa transisi energi tidak sekadar masalah teknologi, investasi atau pengalihan rantai pasok energi tapi juga ketahanan dan kedaulatan energi serta stabilitas ekonomi.

Salah satu isu kunci penting diterimanya frasa phase down dalam teks kesepakatan COP-26 adalah soal ketidakadilan penghentian bertahap batu bara. India menyatakan jika hanya fokus pada batu bara akan berdampak tidak proporsional pada negara-negara berkembang.

Semua bahan bakar fosil harus dihentikan secara bertahap, yang tentu akan membebani AS dan negara-negara maju lainnya karena minyak dan gas mereka.
Selama ini beberapa negara kaya telah menggunakan celah dalam pembicaraan iklim global untuk mempertahankan beban tindakan pada negara-negara berkembang. Ada semacam paradoks ketidakadilan dalam KTT Iklim di Glasgow yang hanya fokus pada penghentian bertahap batu bara.

Hal ini juga harus dianggap ‘penghalang’ upaya global menuju netral karbon. Meski kini ajang diplomasi iklim global di Glasgow telah usai, kesepakatan COP-26 tentang penurunan bertahap batu bara harus menjadi landasan rencana iklim baru untuk 2030 pada akhir tahun depan.