Gas Berperan Penting dalam Transisi Energi
Gas Berperan Penting dalam Transisi Energi
Media Name :
Investor Daily
Publish Date :
Friday, 03 December 2021
News Type :
Article
Section/Rubrication :
Headline
News Page :
1&12
News Size :
500 mmk
News Placement :
Front Cover Page
News URL :
-
Journalists :
Rangga Prakoso
Mindshare :
Minyak Dan Gas Bumi
Tonality :
Neutral
Topic :
Transisi Energi
Ads Value :
35,000,000
PR Value :
105,000,000
Media Score :
-
Media Tier :
-
Resources
  1. Dwi Anggoro Ismukurnianto - Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM
  2. Arif Widodo - Presiden Direktur PT Perta Arun Gas
  3. Komaidi Notonegoro - Komaidi Notonegoro

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi sumber daya gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik (tcf) dan cadangan terbukti sebesar 43,6 tcf. Dengan cadangan tersebut, gas bumi memegang peranan penting dalam transisi penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Meski termasuk energi fosil, karakter gas lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.

Pemanfaatan gas juga mampu menekan impor liquefied petroleum gas (LPG) melalui program jaringan gas untuk rumah tangga. Namun, untuk meningkatkan pemanfaatannya dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif.

Demikian benang merah Zoom With Primus dengan tema “Dekarbonisasi dan Pemanfaatan Gas Bumi” yang ditayangkan langsung Beritasatu TV, Kamis (2/12/2021). Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu itu menghadirkan  tiga pembicara, yakni Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Dwi Anggoro
Ismukurnianto, Presiden Direktur PT Perta Arun Gas Arif Widodo, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

“Gas sebagai energi transisi di Indonesia. Sebelum masuk ke EBT kita memilih memanfaatkan gas, mengoptimalkan gas sehingga pengurangan emisi dapat ditekan sebelum masuk energi bersih dengan EBT,” kata Dwi Anggoro.

Dia memaparkan sejumlah langkah sektor migas dalam transisi energi bersih dalam gran strategi energi nasional. Langkah pertama dengan meningkatkan produksi gas mencapai 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. Program ini sejalan dengan peningkatan produksi minyak 1 juta barel per hari (bph).

Guna mencapai target tersebut dilakukan optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi sumber daya kontijen ke produksi, mempercepat penerapan metode perolehan minyak tahap lanjut (enhanced oil re-covery/EOR) chemical dan eksplorasi penemuan besar. “Dalam gran strategi energi nasional juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik berba-sis baterai,” papar Dwi.

Selain itu, pembangunan jaringan gas kota pun ditingkatkan. Tercatat, hingga 2020 telah dibangun sebanyak 535.555 sambungan rumah tangga di 17 provinsi dan 54 kabupaten/ kota. “Jumlah sambungan meningkat hingga 10 juta rumah tangga di 2030 dan terus bertambah mencapai 23 juta rumah tangga di 2050. Peningkatan jaringan gas mampu menekan impor LPG,” jelas dia.

Lebih lanjut Dwi mengungkapkan sumber daya gas saat ini lebih banyak di Indonesia bagian timur, sedangkan konsumsi gas di Indonesia bagian barat. Untuk meningkatkan penggu-naan gas domestik maka diperlukan infrastruktur.

Di wilayah Indonesia bagian timur menggunakan pipanisasi virtual melalui Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) atau fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung. Sedangkan di Indonesia bagian barat sedang dibangun pipa transmisi Sumatera dan Jawa, pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang, dan pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei.

Adapun realisasi distribusi gas domestik hingga September 2021 mayoritas oleh sektor industri sebesar 1.573,55 BBTUD, sektor pupuk sebesar 503,80 BBTUD, dan sektor ketenagalistrikan sebesar 87,28 BBTUD.

Infrastruktur Gas

Sementara itu, Komaidi Notonegoro berpandangan bahwa pembangunan masif jaringan gas rumah tangga mampu menekan impor LPG, ketimbang mempercepat subtitusi LPG dengan produk hilirisasi batu bara berupa dimethyl ether (DME).

Menurut dia, jaringan gas rumah tangga lebih memudahkan pengguna ketimbang DME. Pasalnya, hasil kajian teknis DME tidak sepenuhnya digunakan untuk kompor gas konvensional. Artinya, rumah tangga harus memiliki kompor dengan spesifikasi khusus untuk menggunakan DME. Sedangkan jaringan gas bisa menggunakan kompor yang sama dengan LPG.

“Program jaringan gas lebih dahulu dari DME. Kalau (pasokan) kurang maka DME baru dilakukan,” ujarnya.

Komai di mengungkapkan transisi energi di Indonesia harus direncanakan dengan baik. Transisi energi juga harus disikapi bijaksana oleh semua pemangku kepentingan. Dia menyebut negara-negara Eropa beralih menggunakan gas dan menghentikan pemakaian batu bara lantaran cadangannya sudah habis.

Pasokan Gas

Sementara itu, Presiden Direktur PT Perta Arun Gas, Arif Widodo menuturkan pihaknya mendapatkan pasokan gas dari Tangguh, Papua. Gas tersebut kemudian diregasifikasi dan didistribusikan untuk PLN dan PT Pupuk Iskandar Muda. Dia menegaskan seluruh gas yang diterima digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Infrastruktur gas mulai terbangun di Indonesia bagian barat, sedangkan jaringan gas di Aceh sudah mulai dibangun sekitar 3.500 sambungan.

“Pipa gas sudah mulai dari ujung barat Lhokseumawe menuju selatan menyambung dari Sei Mangkei menuju Dumai. Setelah tersambung maka dari ujung barat Indonesia bisa ke Pulau Jawa,” tuturnya.

Kebijakan Harga Gas

Pemerintah telah menetapkan harga gas di plant gate maksimal US$6 per juta British thermal unit (MMBTU). Komaidi menerangkan, kebijakan penetapan harga gas di plant gate sebesar US$6 per mmbtu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri. Hanya saja, harga gas di kepala sumur untuk wilayah Sumatera dan Jawa lebih dari US$6 per mmbtu.

Dia mengatakan, selisih harga gas di hulu dan hilir harus dicarikan solusi oleh pemerintah. “Selisihnya siapa yang menanggung,” ujarnya.

Sementara itu, Arif mengungkapkan kebijakan soal harga gas sangat dibutuhkan. Menurutnya, penetapan harga tidak hanya di sisi hilir melainkan juga dari sisi hulu dan industri antara (midstream). “Memang perlu kebijakan dari pemerintah. Kami dari pelaku usaha menunggu kebijakan dari pemerintah,” ungkapnya. (jn)