1. Esther Sri Astuti - Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang
2. Dadan Kusdiana - Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM

Pengembangan kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati (BBN) diharapkan dapat mengurangi impor bahan bakar fosil.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi biodiesel pada 2022 sebesar 10,1 juta kiloliter (kl). Itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No 150.K/EK.05/ DJE/2021, tertanggal 30 November, tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari Desember 2022.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, menuturkan ketetapan itu berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya realisasi impor minyak solar dan realisasi penyaluran biodiesel pada 2021, serta asumsi pertumbuhan demand sebesar 5,5 persen, estimasi kebutuhan solar sebesar 33,84 juta kl.

Adapun untuk penyaluran program biodiesel pada 2022 akan didukung oleh 22 Badan Usaha BBM dengan kapasitas terpasang sebesar 15.493.187 kl dan kemampuan produksi tahunan sebesar 13.527.527 kl. "Pemerintah berharap penyaluran biodiesel tahun 2022 dapat dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalkan ter jadinya keterlambatan atau ga gal supply (B0),” ucap Dadan dikutip dari larnan resmi Kementerian ESDM, Kamis (2/12).

Untuk itu, lanjut Dadan, lelah dilakukan beberapa perbaikan, antara lain melalui pembagian alokasi dengan memperhitungkan kinerja BU BBM dalam melakukan penyaluran biodiesel pada 1 November 2020-31 Oktober 2021.

Perbaikan itu mengupayakan agar setiap tiap titik serah minimal ada 2 BU BBN yang mensuplai, menyiapkan formula penentuan ongkos angkut, pemilihan BU BBN dan BU BBM berdasarkan optimalisasi rute sehingga ongkos angkut menjadi efisien, dan membual aplikasi pengawasan distribusi BBN secara online untuk mempermudah mitigasi jika terjadi potensi B0 di suatu titik serah.

Dadan menegaskan program B30 ini menjadi program priorilas nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi. Pada 202), dari alokasi awal biodiesel sebesar 9,2 juta kl hingga pekan keempat November sudah terealiasi sebesar 8,08 juta kl atau 87,9 persen dari total alokasi.

Dia mengatakan aktivitas masyarakat yang terus meningkat menuju kembali pada kondisi normal berdampak pada peningkatan kebutuhan BBM. "Untuk itu, Kementerian ESDM telah menetapkan tambahan alokasi biodiesel sebesar 213.033 kl atau menjadi 9.413.033 kl untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2021,” sebut Dadan.

Komitmen Kuat

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, ketika dihubungi, Kamis (2/) 2), menegaskan perlunya komitmen kuat untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam roadmap energi.

Berkenaan dengan pengelolaan energi ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan energi nasional melalui terbitnya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Kebijak an Energi Nasional yang antara lain menetapkan sasaran penggunaan bahan bakar nabati (BBN) menjadi lebih dari lima persen terhadap konsumsi energi nasional pada 2025.

Karena itu, pengembangan kelapa sawit menjadi BBN bagi Indonesia tidak hanya sekadar untuk memenuhi pasar domestik, namun juga diha rapkan dapat menopang penyerapan minyak sawit yang menjadi bahan baku utama pada pembuatan biofuel serta mengurangi impor bahan bakar fosil. "Itu harus serius mengingat defisit yang terjadi pada 2019 mencapai 9,3 miliar dollar AS sebagai akibat impor bahan bakar fosil di Indonesia,” pungkas Esther.  ers/E-10