1. Ego Syahrial - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

BALI – Pemerintah tengah mengusahakan agar tingkat pengembalian modal (internal rate of return/IRR) proyek hulu migas bisa naik menjadi 15%. Langkah ini guna meningkatkan daya tarik investasi hulu migas nasional dibandingkan dengan negara lain.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menuturkan, pemerintah akan mengubah ketentuan (terms and condition) kontrak migas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan produksi migas nasional. “Perubahan ini seperti bagaimana kontraktor bisa mencapai IRR minimal 15% untuk proyek mereka. Ini target yang sedang dikerjakan saat ini,” kata dia dalam The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2021, Selasa (30/11).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan menjelaskan, target IRR 15% ini akan direalisasikan dengan menyiapkan sejumlah insentif bagi kontraktor migas. Hanya saja, insentif ini tidak seluruhnya berada dalam wewenang Kementerian ESDM. Beberapa insentif yang bisa diberikan pihaknya seperti perubahan bagi hasil (split) yang lebih baik bagi kontraktor, besaran first tranche petroleum (FTP), dan pembebasan dari kewajiban pasok dalam negeri untuk waktu tertentu (domestic market obligation holiday/DMO holiday).

Insentif lain yang dibutuhkan untuk mencapai target IRR itu, tambahnya, adalah terkait perpajakan yang merupakan wewenang Kementerian Keuangan. Karenanya, pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar Indonesia kembali men-jadi tujuan investasi hulu migas yang menarik bagi calon investor.

“Kami sepakat mempropose jadi pekerjaan rumah bersama bagi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan instansi lain untuk menuju paling tidak IRR 15%, sehingga akan menjawab pertanyaan investor bahwa keekonomian di Indonesia itu lebih bagus,” jelas Mustafid.

Dalam keynote speechnya di IOG, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki skema fiskal proyek hulu migas nasional. Terus turunnya produksi minyak nasional dan semakin besarnya selisih dengan kebutuhan nasional, berdampak pada neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Hal ini menjadi kelemahan Indonesia jika ingin terus tumbuh secara berkesinambungan dan stabil.

Di sektor hulu migas sendiri, diakuinya, iklim investasi saat ini menjadi isu utama. Pemerintah sebenarnya telah membuat sejumlah perubahan kebijakan perpajakan terkait kontrak migas untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun, implementasi kebijakan ini belum mencapai hasil optimal atau berdampak pada produksi migas nasional.

“Kementerian ESDM belum lama ini telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk merancang perbaikan skema fiskal yang diperlukan,” ungkap Sri Mulyani.

Ditambahkannya, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5-4% pada 2021-2022. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas mengingat mayoritas industri di Indonesia masih berbasis migas.

Harus Fleksibel

Managing Director Eni Indonesia Diego Portoghese menyarankan insentif yang diberikan ini harus bervariasi agar dapat diimplementasikan di proyek migas. Hal ini mengingat tidak semua kontraktor migas membutuhkan insentif yang sama. Sebaiknya, pemerintah membuka dialog dengan masing-masing kontraktor migas untuk menentukan insentif yang tepat untuk diimplementasikan.

“Sehingga lapangan migasnya bisa lebih menguntungkan, menarik, dan berkesinambungan,” tuturnya.

Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Gary Selbie menambahkan, insentif yang bervariasi dibutuhkan lantaran kondisi setiap perusahaan berbeda, baik terkait kondisi lapangan migas yang digarap maupun ketentuan kontrak kerja samanya (production sharing contract/ PSC). Sejauh ini, pemerintah cukup positif terkait pemberian insentif.

“Banyak anggota IPA lain yang sudah semakin dekat untuk bisa mendapatkan insentif,” kata dia. Dua perusahaan migas yang telah memperoleh insentif adalah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Presiden Exxon Mobil Indonesia Irtiza Haider Sayyed mengamini pen- tingnya dialog antara pemerintah dan kontraktor migas dalam menentukan insentif yang dibutuhkan untuk menarik investasi hulu migas. Selain itu, rezim fiskal yang disusun harus mampu menarik dana global. Pasalnya, aset migas di Indonesia juga harus bersaing dengan aset migas lain di seluruh dunia.

“Agar dana global ini datang ke Indonesia, investasi di Indonesia bisa menarik, Indonesia harus bisa me-menuhi ambang batas insentif global,” tegas Sayyed.

Sementara itu, Direktur Utama Per-tamina Hulu Energi (PHE) Budiman Parhusip menambahkan, cadangan migas yang dibutuhkan sebenarnya ada di perut bumi. Namun, perlu dipikirkan bagaimana agar cadangan ini dapat dikembangkan secara teknik dan komersial. Dalam hal ini, insentif menjadi kuncinya.

“Kami telah diberikan insentif fiskal di Blok Mahakam yang membantu komersialisasi cadangan migas di sana, juga melakukan eksplorasi untuk masa depan. Kami juga sedang mengurus insentif untuk lapangan lainnya,” jelas dia.